HARIANSOLORAYA.COM, BATAM, KEPULAUAN RIAU — Di balik wajah modern dan geliat pembangunan Kota Batam, tersimpan potret kelam yang mengancam moral, ekonomi, dan keadilan sosial. Maraknya praktik perjudian berkedok hiburan menjadi bukti nyata bahwa Batam sedang berada dalam kondisi darurat judi. Lebih ironis, penegakan hukum di kota ini dinilai tumpul ke atas, namun tajam ke bawah—mencerminkan krisis dalam integritas aparat penegak hukum.
Tempat Hiburan yang Diduga Sarang Judi
Investigasi media menemukan sejumlah tempat hiburan yang diduga menjadi kedok praktik perjudian. Di antaranya adalah Wukong Game Center, Nagoya Gamezone, dan Billiard Center yang beroperasi secara terbuka di tengah pusat kota Batam. Tempat-tempat ini menggunakan mesin permainan digital, lengkap dengan sistem transaksi chip virtual yang bisa diuangkan—modus yang telah lama dikenal sebagai judi terselubung.
Meski diklaim sebagai “permainan ketangkasan”, faktanya transaksi uang, taruhan, dan pengambilan hasil menang-kalah berlangsung secara langsung.
“Itu jelas-jelas judi, tapi dibungkus dengan label hiburan,” kata salah satu warga yang tinggal tak jauh dari lokasi.
Aparat Diduga Tutup Mata dan Terima Setoran
Yang menjadi sorotan tajam publik adalah sikap aparat penegak hukum yang terkesan membiarkan praktik ini terus berjalan. Polisi, Satpol PP, hingga Dinas Pariwisata Kota Batam disebut-sebut tahu namun memilih “tutup mata”.
Menurut informasi yang dihimpun, pengusaha judi ilegal di Batam rutin melakukan setoran bulanan ke oknum tertentu untuk mendapatkan perlindungan dan menghindari penggerebekan.
“Yang ditangkap hanya pelaku kecil atau penjaga. Pemiliknya tak pernah tersentuh,” ujar sumber internal yang enggan disebut namanya.
Situasi ini menimbulkan asumsi publik bahwa ada jaringan mafia 303 yang kuat di Batam, yang melibatkan kolaborasi antara pengusaha gelap dan oknum aparat.
Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Fenomena ini mencerminkan krisis penegakan hukum yang diskriminatif. Para bandar dan pengelola utama bisnis haram ini tampaknya menikmati kekebalan hukum, sementara masyarakat kecil atau pekerja lapangan menjadi kambing hitam saat ada penggerebekan.
Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menyatakan komitmennya memberantas segala bentuk perjudian di seluruh Indonesia. Namun implementasinya di daerah seperti Batam tampak jauh dari harapan.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Praktik judi ilegal ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ekonomi rumah tangga terganggu, banyak anak muda kecanduan judi, dan konflik sosial di lingkungan warga makin meningkat. Aktivitas ini juga mencoreng citra Batam sebagai kota pariwisata dan investasi.
Jika tidak segera ditindak, Batam bisa menjadi zona merah perjudian digital dan konvensional yang sulit dibersihkan.
Masyarakat Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
Gelombang kekecewaan terhadap aparat lokal makin meluas. Di media sosial, tagar seperti #BatamDaruratJudi, #TolakMafia303, dan #BersihkanBatam terus digaungkan warganet yang menuntut keadilan dan penegakan hukum yang adil.
Banyak pihak kini mendesak agar Mabes Polri, KPK, dan Kementerian Dalam Negeri turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap aparat di Batam yang terindikasi melindungi praktik judi.
Kesimpulan: Saatnya Bertindak Nyata, Bukan Sekadar Retorika
Batam kini menghadapi ancaman serius, bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga moral dan sosial. Jika pembiaran ini terus berlangsung, bukan hanya hukum yang hancur, tapi juga masa depan kota ini.
Pemerintah pusat harus bertindak cepat. Mafia judi harus diberantas sampai ke akar—tak peduli seberapa kuat jaringan pelindungnya. (*)
Eksplorasi konten lain dari Harian Solo Raya
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
