HARIANSOLORAYA.COM, MINAHASA SULUT || Jum’at (10/04/2026) – Program rumah subsidi menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan program perumahan rakyat berjalan optimal serta menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka di Kabupaten Minahasa. Di kawasan tersebut, Mendagri dan Menteri PKP berdialog langsung dengan pengembang serta warga penghuni untuk mendengar berbagai masukan, keluhan, dan harapan terkait program perumahan subsidi.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu strategis mencuat, terutama terkait proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Masyarakat berharap adanya kemudahan dan percepatan layanan agar akses terhadap hunian layak semakin terbuka bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menanggapi hal tersebut, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR. Ia meminta pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten dan tanpa hambatan.
“Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Kami minta agar implementasinya di daerah benar-benar berjalan dengan baik,” tegas Mendagri.
Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu untuk mempercepat proses perizinan. Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi, diharapkan proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Menteri PKP dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan rumah subsidi di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
Usai peninjauan di kawasan perumahan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Di sana, mereka meninjau langsung calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta menyaksikan simulasi tender rakyat.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa program perumahan rakyat merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.
“Program ini bukan hanya soal rumah, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk membantu rakyatnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Bahkan, ini juga memiliki nilai sosial dan ibadah,” ujarnya.
Pemerintah berharap aspirasi yang telah diserap dalam kunjungan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program perumahan rakyat ke depan, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
( CH-86 )
Eksplorasi konten lain dari Harian Solo Raya
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
