Rp31,3 Triliun Diselamatkan, Presiden Tegaskan Tak Ada Ampun Bagi Pelanggar Hukum

HARIANSOLORAYA.COM, JAKARTA || Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara tegas dan tanpa kompromi, menyusul keberhasilan penyelamatan keuangan negara hingga Rp31,3 triliun dari sektor sumber daya alam, khususnya kehutanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam rangkaian kegiatan penyerahan hasil sitaan negara oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlangsung pada Jumat (10/4/2026).

Menurut Presiden, angka Rp31,3 triliun yang berhasil diamankan merupakan bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara.

Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Tidak ada ampun bagi pelanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan tegas dan adil tanpa pandang bulu,” tegas Presiden.

Ia juga menekankan bahwa segala bentuk intimidasi terhadap aparat penegak hukum tidak akan ditoleransi. Negara, kata dia, akan hadir memberikan perlindungan penuh kepada aparat dalam menjalankan tugasnya.

Peran Satgas PKH

Keberhasilan penyelamatan keuangan negara tersebut tidak lepas dari peran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dalam waktu sekitar 1,5 tahun mampu menunjukkan hasil signifikan.

Selain menyelamatkan Rp31,3 triliun, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali aset kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis dalam mengembalikan hak negara atas sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah.

Komitmen Lindungi Kekayaan Negara

Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor-sektor strategis guna mencegah kebocoran keuangan negara di masa mendatang.

Upaya ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah hak rakyat. Karena itu, negara wajib menjaganya dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden.

Dampak bagi Pembangunan Nasional

Dana yang berhasil diselamatkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, mulai dari pendidikan, perumahan rakyat, hingga infrastruktur dasar.

Langkah tegas pemerintah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum di Indonesia terus diperkuat, terutama dalam sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

( Red )