HARIANSOLORAYA.COM, JAKARTA || Langkah mendadak Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan penundaan retreat kepala daerah PDIP di Magelang menimbulkan berbagai spekulasi. Banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan ini sekadar respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK, atau justru sinyal politik yang lebih dalam.
Penundaan ini tentu bukan keputusan ringan. Megawati melalui surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang, bahkan bagi mereka yang sudah dalam perjalanan diminta untuk berhenti dan menunggu arahan selanjutnya. Instruksi ini mengejutkan, mengingat retreat tersebut merupakan agenda strategis bagi kader partai.
Langkah Tegas yang Mengundang Spekulasi
Keputusan Megawati ini memicu berbagai analisis politik. Beberapa pengamat melihatnya sebagai respons cepat atas situasi hukum yang menimpa Hasto, sementara yang lain menilai langkah ini sebagai sinyal ketegangan politik. Apalagi, Indonesia Political Review (IPR) menyebutkan bahwa keputusan ini bisa dianggap sebagai genderang perang politik.
Spekulasi ini diperkuat oleh pandangan bahwa PDIP melihat penahanan Hasto tidak semata-mata sebagai proses hukum, melainkan bermuatan politik. Dugaan ini muncul karena hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi dikabarkan tengah memanas. Dalam hal ini, Megawati mungkin ingin mempertegas posisinya dan menunjukkan kekuatan politik PDIP di hadapan pemerintah.
Antara Loyalitas Partai dan Kepentingan Publik…
Eksplorasi konten lain dari Harian Solo Raya
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
