Jaminan Pemenuhan Hak Orang Asli Papua di DPRP Melalui Pansel Terpilih

HARIANSOLORAYA.COM, JAKARTA  || Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya jaminan terhadap pemenuhan hak politik dan pemerintahan bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui Panitia Seleksi (Pansel) terpilih dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Dalam pelantikan 42 anggota Pansel di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024, Ribka menekankan peran krusial Pansel dalam memastikan keterwakilan OAP di enam provinsi di Tanah Papua: Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Ribka menjelaskan bahwa proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak OAP, sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Kebijakan ini memberikan perlindungan khusus bagi OAP agar memiliki akses yang lebih besar dalam perwakilan politik. “Pengangkatan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan keterlibatan Orang Asli Papua dalam pengambilan keputusan politik yang signifikan,” ujar Ribka.

Dalam arahannya, Wamendagri meminta agar anggota Pansel memahami mekanisme pengangkatan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menjaga proses yang kredibel dan transparan. “Saudara-saudari anggota Pansel harus menjalankan tugas ini sesuai regulasi, agar hak OAP dalam pemerintahan terjamin dengan sebaik-baiknya,” kata Ribka.

Selain itu, Ribka menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam susunan DPRP, minimal sebesar 30 persen, yang harus dipastikan oleh Pansel dalam proses seleksi ini. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam DPRP adalah bagian dari upaya menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam perwakilan politik di Tanah Papua. “Keterlibatan perempuan merupakan bagian dari hak OAP yang perlu dijamin dalam keanggotaan DPRP di setiap provinsi,” tambahnya.

Wamendagri juga meminta dukungan penuh dari para Penjabat (Pj.) Gubernur di wilayah Papua untuk segera membentuk sekretariat Pansel. Pembentukan sekretariat ini diharapkan dapat membantu memfasilitasi segala kebutuhan administratif dan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pansel. Dengan demikian, Pansel dapat bekerja secara efektif dalam menjalankan tugas seleksi yang transparan.

Lebih jauh, Ribka menyampaikan bahwa ekspektasi publik terhadap hasil kerja Pansel cukup besar. Masyarakat akan menyoroti hasil proses seleksi ini, sehingga Pansel diharapkan bekerja secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. “Saya percaya, Bapak/Ibu yang telah dipercayakan sebagai anggota Pansel akan bekerja tanpa tekanan atau kepentingan tertentu, dan mengedepankan amanat masyarakat Papua,” kata Ribka.

Pada akhir sambutannya, Ribka Haluk memberikan ucapan selamat kepada anggota Pansel terpilih, seraya berharap bahwa komitmen dan kerja keras mereka akan membawa perubahan positif bagi masa depan Tanah Papua. “Semoga Tanah Papua selalu dalam kedamaian dan kesejahteraan, dan agar hak-hak Orang Asli Papua benar-benar terpenuhi dalam setiap langkah politik dan pemerintahan ke depan,” pungkasnya.

( CH86 )