HARIANSOLORAYA.COM, DEMAK || Bantuan 10 ekor kerbau dari Dinas Peternakan Kabupaten Demak yang disalurkan pada tahun 2023 ke Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung, diduga tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan keterangan warga setempat, kerbau-kerbau tersebut hanya terlihat sekitar empat bulan setelah penyaluran dan kini tidak diketahui keberadaannya.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Iya benar, ada bantuan kerbau tersebut, tapi hanya bertahan sekitar empat bulan saja. Setelah itu tidak pernah terlihat lagi dan raib tanpa bekas.”
Dugaan penyelewengan semakin kuat setelah beredar kabar bahwa kerbau-kerbau tersebut telah dijual, dan hasil penjualannya diduga dibagi-bagikan kepada perangkat desa. Warga juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan bantuan ini, karena masyarakat tidak pernah dilibatkan sejak awal penyaluran.
Ketika tim mencoba mengonfirmasi persoalan ini ke Balai Desa Kendalasem, Surif selaku Kepala Urusan (Kaur Pemerintahan) memberikan keterangan yang terkesan tidak jelas. “Kerbau tersebut masih dititipkan, tapi saya tidak tahu dititipkan di mana. Soalnya kandang yang digunakan sebelumnya dikomplain oleh pemilik tanah di sebelahnya,” ujarnya.
Namun, informasi lebih rinci terkait kerbau-kerbau tersebut seharusnya diketahui oleh Carik Desa Kendalasem, Reval Maulana. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp dan telepon seluler, yang bersangkutan tidak merespons.
Upaya konfirmasi langsung ke Carik Desa juga menemui kendala. Informasi awal menyebutkan bahwa ia tengah menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Wedung. Namun, saat tim memeriksa ke Kantor Kecamatan, seorang pegawai menyebutkan bahwa Carik Desa tidak berada di sana. Hal ini memunculkan dugaan bahwa yang bersangkutan sengaja menghindari konfirmasi terkait polemik tersebut.
Kasus ini mendapat perhatian serius dari masyarakat Desa Kendalasem. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan bantuan kerbau ini. “Bantuan seperti ini seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk bancakan para perangkat desa,” keluh seorang warga.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan publik diharapkan dapat ditegakkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. (Sutarso)
Eksplorasi konten lain dari Harian Solo Raya
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
