PLN Batam dan PGN Disorot, Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan

HARIANSOLORAYA.COM, BATAM, KEPRI || Kenaikan tarif listrik dan gas industri yang drastis di Batam sejak Mei 2025 menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kepemudaan dan pelaku industri. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang berpotensi mengancam iklim investasi di kota industri ini.

Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa kenaikan tarif listrik sekitar 25 persen dan lonjakan harga gas industri lebih dari 100 persen telah membebani dunia usaha secara signifikan. “Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, apalagi di tengah penurunan produksi dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi selama dua tahun terakhir,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).

Kader Muda Indonesia menilai kebijakan yang diambil oleh PLN Batam dan PGN Batam kurang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Mereka juga menyoroti kinerja pimpinan PLN Batam yang dinilai minim inovasi dalam menghadapi tantangan energi saat ini.

PLN Batam menjelaskan bahwa kenaikan tarif listrik disebabkan oleh naiknya harga gas dari US$5,9 menjadi US$7 per MMBtu serta melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Sementara itu, PGN Batam menyebut lonjakan harga gas industri karena beralihnya pasokan dari sumur gas domestik ke gas alam cair (LNG) yang jauh lebih mahal, mencapai US$16,8 per MMBtu.

Namun, pelaku industri menilai alasan tersebut tidak cukup untuk membebankan kenaikan tarif secara langsung tanpa adanya skema mitigasi atau insentif. Mereka khawatir kebijakan ini akan mengurangi daya saing Batam sebagai kawasan investasi strategis nasional.

Dalam menanggapi situasi ini, Kader Muda Indonesia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera memanggil pimpinan PLN Batam dan PGN Batam. Dialog terbuka dengan pelaku industri diharapkan dapat membuka solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

“Kami tidak menolak penyesuaian harga energi, tapi harus dilakukan dengan cara yang transparan dan pro-investasi. Pemerintah pusat perlu mengambil peran aktif agar Batam tetap menjadi destinasi investasi unggulan,” tegas Ketua Kader Muda Indonesia. (*)