Kolaborasi Dukcapil dan BSSN Perkuat Keamanan Data Kependudukan Digital

HARIANSOLORAYA.COM, JAKARTA  || Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semakin memperkuat kerja sama dalam memastikan keamanan data kependudukan digital di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait pengujian keamanan perangkat elektronik katalog sektoral, yang dilaksanakan pada Rabu (16/10/2024) di Command Center Gedung B kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta.

Dokumen kependudukan digital seperti KTP elektronik (KTP-el), kartu keluarga, dan akta kelahiran adalah landasan utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik. Dalam era transformasi digital, keamanan data kependudukan menjadi semakin penting untuk melindungi identitas dan privasi warga negara. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya kerja sama ini untuk mempercepat pelayanan publik berbasis digital.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan akurasi dan validitas data kependudukan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan berbasis digital. Sistem identitas digital yang aman menjadi kunci utama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan layanan publik yang cepat dan tepat sasaran,” jelas Teguh.

BSSN, yang diwakili oleh Sekretaris Utama Y.B. Susilo Wibowo, menyatakan bahwa kerja sama dengan Dukcapil telah berlangsung lama dan terus berkembang. BSSN memberikan dukungan penuh dalam hal pengamanan siber dan pengujian perangkat elektronik yang digunakan oleh Ditjen Dukcapil. “Kami melakukan pengujian terhadap berbagai perangkat elektronik, seperti alat pembaca data elektronik (card reader) dan sistem perekaman biometrik KTP-el, untuk memastikan keamanan dan ketepatan fungsinya,” kata Susilo.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat keamanan siber pada sistem administrasi kependudukan, sehingga data warga negara terlindungi dari berbagai ancaman digital. Dukcapil dan BSSN juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan data dan kualitas pelayanan publik.

( CH86 )