Banner IDwebhost
Banner IDwebhost
DAERAH  

Sekdaprov Adi Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LPP APBD Kepri Tahun 2021

Bagikan Artikel :

HARIANSOLORAYA.COM, KEPRI || Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang diwakili Sekretaris Daerah Adi Prihantara menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sekaligus penetapan pembahasan oleh badan anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di Ruang Sidang Utama DPRD Balairung Raja Khalid, Dompak,Tanjungpinang, Rabu (06/07).

Rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak yang didampingi oleh Wakil Ketua IIl Tengku Afrizal Dahlan serta dihadiri para Anggota DPRD Kepri, para Staf Ahli, para Asisten, dan para Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau.

READ :   PT Pos Indonesia salurkan BLT BBM di Krembangan Kota Surabaya

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan permohonan maaf dari bapak Gubernur karena tidak bisa menghadiri rapat paripurna kali ini sebab sedang melaksanakan kunjungan ke Kemendagri, Jakarta.

Dalam rapat paripurna ini fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menerima jawaban dari pemerintah terhadap Ranperda Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021. Jawaban pemerintah diterima dengan baik oleh fraksi-fraksi umum sekaligus penetapan pembahasan anggaran DPRD Kepulauan Riau.

READ :   Gesa Reformasi Birokrasi Dengan SDM Yang Kompeten, Pemprov Kepri Lalukan Standardisasi Uji Kompetensi Jabatan

Agar terselenggaranya pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan secara efektif, transparan, efisien, ekonomis, tertib dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan” kata Adi Prihantara.

Adi Prihantara melanjutkan pengelolaan keuangan daerah memperhatikan esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mensejahterakan masyarakat.

Adapun Rp. 3,8 triliun lebih pendapatan daerah 2021 mengalami peningkatan 84,1 persen. Sementara angka kemiskinan berada di 0,38 persen yang mengalami penurunan. Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengutamakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

READ :   2 Alat Bukti Ada Kejari Karanganyar Akan Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi BUMDes Berjo Kamis Ini

Kita bersama sama untuk membangun Kepri yang lebih maju ,makmur dan sejahtera ,” pungkasnya.

( Red : Galih RM )

Banner IDwebhost

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner IDwebhost