HARIANSOLORAYA.COM, TANJUNG PINANG || Mengelar Aksi Himpunan Mahasiswa Kota Tanjungpinang menggelar aksi refleksi kemerdekaan Indonesia 77 tahun di kantor Walikota Tanjungpinang dan DPRD Kota Tanjungpinang pada tanggal 19 Agustus 2022. Sabtu, (20-08-2022).
Dalam Tuntutan Aksi yang disampaikan oleh kawan kawan Mahasiswa Kota Tanjungpinang.
Adapun Salah Satu Tuntutan yang ditegaskan mengenai pencopotan Dirut dan Direktur BUMD Tanjungpinang karena tidak becus dan tidak bisa di evaluasi kembali, karena permasalahan BUMD sudah berlarut cukup lama dan tidak ada penyelesaian masalah oleh Walikota Tanjungpinang.
BUMD Tanjungpinang terus mengalami permasalahan seperti:
- Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Bagian Bendahara BUMD Tanjungpinang tahun 2017-2019 negara mengalami kerugian sebesar Rp 517 juta.
-
Mantan Karyawan BUMD Tanjungpinang Keluhkan pencairan jaminan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dicairkan.
-
BUMD Tanjungpinang telat bayar gaji karyawan 2 bulan
-
BUMD Tanjungpinang merugi Rp 1,8 Milliar sepanjang tahun 2020
-
Revitalisasi pasar baru 2 yang ambruk tidak ada kelanjutan.
Januarman Koordinasi Lapangan juga mengatakan “Adapun indikasi korupsi pembangunan Boardwalk di Kota Rebah yang menghabiskan anggaran 3,1 M tapi hasilnya jelek. Beda jauh sama yg di Natuna, anggaran cuma 1,9 M tapi jauh lebih bagus dan bermanfaat untuk masyarakat”.
Kami juga meminta untuk BPKP Kepri untuk cepat mengeluarkan hasil audit mengenai kasus ini, karena sudah sangat merugikan Kota Tanjungpinang”. ujarnya
Kami tentu akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan dalam manifesto dan mengharapkan agar cepat diselesaikan agar Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik lagi.
Kamsar selaku demisioner ketua himpunan mahasiswa kota tanjungpinang mengatakan bahwa Dirut BUMD sudah tidak layak lagi di evaluasi namun sudah seharusnya diganti karena selama memimpin BUMD tidak memberikan keuntungan dan kontribusi bagi PAD kota tanjungpinang dan malah merugikan”.
sudah saat walikota selaku pimpinan tertinggi untuk bersikap tegas mencopot Dirut Bumd karena dinilai sudah tidak layak dan kita berharap walikota bisa mengambil sikap dalam hal ini”. tutup kamsar. (red/tim)
( G.RM )
BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !
