Dhony Fajar : Jangan Pilih Bupati/Walikota Yang “Loyo” Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

HarianSoloRaya.COM, Solo – Pilkada serentak yang akan diadakan di masa pandemi covid-19 diharapkan dapat memberikan angin segar kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memilih Kepala Daerah baru yang cerdas dan tegas serta energik dan kreatif  guna menciptakan terobosan terhadap kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi musibah dan wabah. tegas Dhony Fajar, Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta.

Bupati dan Walikota yang nantinya terpilih dan di awal tugasnya “berani” menerbitkan Perbup atau Perwali tentang Alokasi Dana Desa untuk membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Saat ini yang terjadi hampir semua Kepala Desa (Kades) yang terpilih tidak ada satupun yang mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, entah mungkin karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perundang-undangan dan juga aturan dibawahnya terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. namun bagaimanapun juga kita tidak bisa menyalahkan 100% Kepala Desa yang masih “setengah hati” dalam melindungi hak anak yang notabene juga sebagai bagian dari warga desa yang tidak terpisahkan, terang Dhony Fajar yang juga sebagai Ketua Kongres Advokat Indonesia Kota Surakarta.

Dengan minimnya dukungan SDM di dalam lingkungan Kantor Desa, Kepala Desa butuh Role Model yang mampu dijadikan pegangan dalam membuat Perdes (Peraturan Desa) terkait alokasi Dana Desa untuk pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), dalam hal ini role model yang paling efektif adalah Bupati/ Walikota dengan kebijakan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang tertuang di dalam Peraturan Bupati (PerBup) atau Peraturan Walikota (Perwali).

Merujuk pada hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perbup maupun Perwali yang terkait tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dapat diterbitkan atas dasar memperhatikan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015.

jika pengurusan hak milik atas tanah yang menjadi program Pemerintah Pusat (PTSL), Para Bupati/ Walikota yang berkenan untuk menerbitkan Perbup/ Perwali dengan tujuan agar Kepala Desa dapat bekerja secara efektif dan efisien, tanpa dihantui oleh kesalahan yang tidak disengaja yang sifatnya administrative namun berdampak sanksi Pidana, berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan bagi Bupati dan Walikota untuk tidak membuat kebijakan tegas yang memerintahkan Kepala Desa untuk menerbitkan PerDes terkait alokasi Dana Desa yang sebagian untuk program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. tegas Dhony Fajar, saat diwawancarai di Kantor Pusat Advokasi dan Kajian Hukum “KALIMASADA” yang beralamat di gunungpati, Semarang.

Inti dari percakapan ini adalah, jika seorang Pemimpin memiliki kepedulian terhadap masa depan Bangsa ini, pastilah akan berjuang dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, karena anak adalah generasi penerus, apapun resiko yang akan dihadapi. yang menjadi petanyaan adalah, adakah Calon Pemimpin yang saat ini tengah berada di atas panggung untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020 yang menjadikan Hak Anak sebagai program prioritas yang ditawarkan ke masyakarat, walaupun anak belum memiliki hak untuk memilih Kepala Daerahnya, ujar Dhony Fajar. (Red)

2
25 Respon
  1. author

    31_Novia Gita R_2052312712 bulan ago

    Saya setuju dengan pendapat Pak Dhony bahwa perlu adanya perbup/perwali tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak mrngingat anak merupakan SDM potensial yg diharapkan menjadi pemimpin bangsa untuk pembangunan nasional.

    Balas
  2. author

    27_Puput Wahyudi_2052312672 bulan ago

    Saya sangat setuju dengan pendapat bapak bahwa perlu ditekankan lagi untuk pemenuhan hak anak, karena anak merupakan masa depan bangsa ini, mereka adalah pemimpin di masa depan dan didikan yang benar serta pemenuhan hak sangat penting bagi mereka.

    Balas
  3. author

    Nadia Salsabila Putri2 bulan ago

    Pilih yg terbaik utk kota kita dan utk Indonesia

    Balas
  4. author

    Muhammad Fikri Hidayat2 bulan ago

    Anak anak muda generasi penerus bangsa memang harus diperhatikan sejak sekarang. Sebagian diantara mereka yang mendapatkan kehidupan yg layak dan serba berkecukupan mungkin tidak akan kesulitan jika ada musibah dan wabah seperti ini namun anak” seperti itu kebanyakan adalah anak” pemalas, akan tetapi sebagian anak lainya yg memiliki semangat belajar yg tinggi justru kekurangan sarana yg memadai dalam belajar. Peran kepala daerah disini sangat penting untuk mewujudkan bagaimana anak anak generasi penerus bangsa ini memiliki semangat belajar yang tinggi dan mendapat sarana prasarana belajar yang cukup, tidak hanya anak orang kaya tapi semua anak anak generasi penerus bangsa agar menghasilkan anak anak yg kreatif, inovatif, dan mengubah nasib bangsa menuju lebih baik lagi.

    Balas
  5. author

    Ngestiaga Pratiwi2 bulan ago

    Saya sangat setuju dengan pernyataan bapak ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta Dhony Fajar, karna anak-anak atau bisa dibilang para generasi penerus bangsa adalah inti kunci dari perkembangan di seluruh bidang untuk negeri ini, untuk itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus ditata dengan tegas.

    Balas
  6. author

    M. Aji Aditiya Pranata2 bulan ago

    memilih pemimpin baik bupati atau walikota atau yg lebih tinggi pun harus yg baik dan kompeten dan perhatian kepada rakyat nya, tidak tutup mata jika ada masalah yang bersangkutan dengan rakyatnya sendiri

    Balas
  7. author

    35 Titis Dwi Kuncoro PBS 1I2 bulan ago

    Betul sekali dana alokasi untuk pemenuhan hak anak didesa belum dilaksanakan secara teratur bahkan tidak ada, saya rasa itu harus segera dilakukan oleh setiap kepala desa untuk digunakan sebaik mungkin.

    Balas
  8. author

    rosalia lorenza2 bulan ago

    Saya setuju Pak dengan program tentang tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, karena anak adalah generasi penerus Bangsa.

    Balas
  9. author

    Intan sari2 bulan ago

    37. Intan Sari_205231355

    Saya setuju karena nantinya “anak” akan menjadi calon penerus bangsa oleh karena itu baik bupati ataupun walikota harus memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
    Saya ingin bertanya,
    Bagaimana cara masyarakat setempat agar bupati/walikota menyadari betapa pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di desa setempat?

    Balas
  10. author

    Ika Dina Rofika2 bulan ago

    Ika Dina Rofika_205231336

    Semoga dengan adanya ulasan seperti ini para bupati/walkot yang terpilih dapat menerbitkan Perbup atau Perwali tentang Alokasi Dana Desa untuk membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Agar anak bisa mempunyai semangat dalam belajar dan mendapat sarana prasarana yang cukup untuk mengembangkan kreatifitas anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan bagaimana masa depan bangsa Indonesia.

    Balas
  11. author

    Muhammad Fikri Hidayat2 bulan ago

    Nama : Muhammad Fikri Hidayat
    NIM : 205231323
    Kelas : Perbankan syariah 1i
    IAIN SURAKARTA

    Anak anak muda generasi penerus bangsa memang harus diperhatikan sejak sekarang. Sebagian diantara mereka yang mendapatkan kehidupan yg layak dan serba berkecukupan mungkin tidak akan kesulitan jika ada musibah dan wabah seperti ini namun anak” seperti itu kebanyakan adalah anak” pemalas, akan tetapi sebagian anak lainya yg memiliki semangat belajar yg tinggi justru kekurangan sarana yg memadai dalam belajar. Peran kepala daerah disini sangat penting untuk mewujudkan bagaimana anak anak generasi penerus bangsa ini memiliki semangat belajar yang tinggi dan mendapat sarana prasarana belajar yang cukup, tidak hanya anak orang kaya tapi semua anak anak generasi penerus bangsa agar menghasilkan anak anak yg kreatif, inovatif, dan mengubah nasib bangsa menuju lebih baik lagi.

    Balas
  12. author

    Putri Ika Pangesti2 bulan ago

    Sebagai seorang pemimpin dan pejabat daerah tentunya harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap setiap warganya tanpa terkecuali,sekalipun bagi tiap anak walaupun anak belum memiliki hak untuk memilih siapa kepala daerahnya. Karena anak adalah generasi penerus dan masa depan bagi bangsa.
    Nama : Putri Ika Pangesti
    NIM : 205231320
    Kelas : PBS 1i

    Balas
  13. author

    Renny Indah Setefani2 bulan ago

    Anak adalah aset dimana masa depan bangsa akan menjadi apa tergantung dari pengalokasian perlindungan dan pemenuhan pada anak.Dimana para pemuda sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat maka fungsi dari kepala daerah nantinya dapat menjunjung hak anak untuk selalu berpartisipasi dalam masyarakat.Maka dari itu, kesempatan saat pemilihan bupati/walikota kita gunakan sepenuhnya untuk memilih calon bupati/walikota yg benar benar mewadahi semua aspirasi masyarakat hingga ke masyarakat kecilpun terutama pada pemenuhan dan perlindungan anak.Tidak hanya itu calon Bupati/Walikota diharuskan untuk selalu bertanggung jawab dan bijaksana terhadap amanah yg telah diberikan masyarakat yg nantinya dapat mengatur kehidupan sampai masyarakat terbawahpun dan kesejahteraan masyarakat pun tercapai.

    Balas
  14. author

    Putri Ika Pangesti2 bulan ago

    Menurut saya,sebagai seorang pemimpin dan pejabat daerah tentunya harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap setiap warganya tanpa terkecuali,sekalipun bagi tiap anak walaupun anak belum memiliki hak untuk memilih siapa kepala daerahnya. Karena anak adalah generasi penerus dan masa depan bagi bangsa.
    Nama : Putri Ika Pangesti
    NIM : 205231320
    Kelas : PBS 1i

    Balas
  15. author

    Ika Dina Rofika2 bulan ago

    18. Ika Dina Rofika_205231336

    Semoga dengan adanya ulasan seperti ini para bupati/walkot yang terpilih dapat menerbitkan Perbup atau Perwali tentang Alokasi Dana Desa untuk membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Agar anak bisa mempunyai semangat dalam belajar dan mendapat sarana prasarana yang cukup untuk mengembangkan kreatifitas anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan bagaimana masa depan bangsa Indonesia.

    Balas
  16. author

    CATUR NUGROHO 2052313452 bulan ago

    Mantap pak

    Balas
  17. author

    Nida Kusuma Hameida2 bulan ago

    Nama : Nida Kusuma Hameida
    NIM : 20523127
    Kelas : pbs 1i

    Saya setuju dengan apa yg disampaikan, sekarang kita butuh wakil negara untuk bisa mendorong dan menjaga hak” perlindungan terhadap anak. Karena anak anak adalah generasi penerus bangsa yg harus kita arahkan dengan baik untuk membawa nama indonesia lebih baik lagi. Generasi peneruh inilah yg harus terus dikembangkan dijaga semua hak hak nya.

    Balas
  18. author

    Lina Evira Permata Sari2 bulan ago

    Setuju sekali dengan pesan Bapak Dhony Fajar dan Terimakasih telah memberikan pesan yang bermanfaat untuk memilih Bupati/Walikota yang benar-benar mumpuni demi kesejahteraan generasi muda 🙏🏻

    Balas
  19. author

    Dea Primi Purnamasari2 bulan ago

    Nama : Dea Primi Purnamasari
    Nim. : 205231344
    Prodi. : Perbankan Syariah 1i

    Anak muda generasi bangsa memang harus diperhatikan saat ini.
    Bupati dan Walikota yang nantinya terpilih dan di awal tugasnya “berani” menerbitkan Perbup atau Perwali tentang Alokasi Dana Desa untuk membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Supaya anak anak di dunia mendapatkan perhatian, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perundang-undangan dan juga aturan dibawahnya terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
    Peran kepala daerah saat ini sangat penting untuk mewujudkan anak anak penerus bangsa ini memiliki semangat belajar yang tinggi dan mendapatkan sarana belajar yang memadai

    Balas
  20. author

    Irvan Satriani Wibowo_282 bulan ago

    Mantab, lindungi generasi muda penerus bangsa

    Balas
  21. author

    Trisma Kamelia2 bulan ago

    Nama : Trisma Kamelia
    NIM : 205231326
    Kelas : PBS-1i

    Komentar saya adalah saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Dhony Fajar bahwa seorang calon pemimpin itu harus memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa, mereka harus berjuang untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya terutama pada pemenuhan hak anak, karena anak adalah masa depan bangsa karena jika dilihat mungkin masih banyak pemimpin yang tidak memikirkan tentang anak-anak. Meski mereka masih kecil tetap saja mereka membutuhkan pemenuhan hak anak untuk kehidupan mereka, dan agar mereka juga memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mewujudkan penerus bangsa yang lebih baik.

    Balas
  22. author

    Anisa R2 bulan ago

    Anisa Robiyani_205231328

    Saya setuju dengan pendapat Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta Bapak Dhony Fajar, memang seharusnya pemimpin dimasa kini harus lebih memperhatikan nasib anak”. Baik itu secara pendidikan, kesehatan atau yang lainnya. Karena banyak dari mereka yaitu anak-anak menjadi korban kekerasan yang akan merusak mental dan psikis anak serta memperburuk kondisi generasi muda dimasa mendatang. Oleh sebab itu kita harus pandai pandai dalam memilih pemimpin yang mau memperjuangkan hak hak dan kepentingan rakyatnya.

    Balas
  23. author

    YUNI SANTIKA AININA_205231351_PBS 1i2 bulan ago

    Saya setuju dengan pendapat ketua komnas perlindungan anak kota Sukoharjo yaitu Bapak Dhony Fajar. Memilih pemimpin dimasa kini harus lah yang peduli akan perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat-rakyatnya

    Balas
  24. author

    Sintya ayu fernanda2 bulan ago

    Sintya ayu fernanda_205231350
    saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Dhony Fajar bahwa seorang calon pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan lebih memperhatikan nasib anak”

    Balas
  25. author

    Nuryanti Pratama2 bulan ago

    Nama : Nuryanti Pratama
    NIM : 205231334!
    Kelas : PBS 1i

    Saya setuju dengan pendapat Pak Dony, memilih Bupati yang amanah dan berani terutama berani untuk menerbitkan Perbu tentang perlindungan anak karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus di didik dan mendapat fasilitas yang baik.

    Balas

Tinggalkan pesan "Dhony Fajar : Jangan Pilih Bupati/Walikota Yang “Loyo” Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak"