Denda Penunggak PBB Di Klaten Dibebaskan

Tidak ada komentar 146 views
Banner IDwebhost

Klaten,HarianSoloRaya Pemkab Klaten membebaskan denda sebesar dua persen bagi penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan penghapusan denda itu berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember.

Menurut Kasubid Penetapan dan Pelayanan Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Harjanto Hery Wibowo masyarakat yang biasanya belum membayar sampai dengan masa jatuh tempo akhir bulan September dikenai denda administrasi sebesar dua persen.

Deviasi Mengecil, Satu Rekanan Kena Denda

”Jadi diberikan secara otomatis sehingga yang dibayar hanya pokoknya,” jelasnya, Selasa (5/11).

Dikatakannya kebijakan bebas denda administrasi itu dilakukan sebab selama ini di masyarakat denda pajak PBB itu masih dianggap tidak lumrah. Masyarakat banyak yang masih enggan membayar denda. Apabila ditagih dengan denda dianggap tidak populer sehingga malah tidak membayar.

Namun ada juga yang meminta pembebasan denda sehingga Pemkab mengambil kebijakan memberikan keringanan. Pembebasan denda itu berbasis bulanan sampai maksimal 48 persen secara akumulatif. Tidak hanya denda keterlambatan tahun 2019 tetapi pembebasan denda itu diberikan juga bagi yang terjadi sebelumnya sampai pajak tahun 2009. Sebab bagi penunggak lama biasanya enggan membayar sebab sudah terakumulasi dendanya di angka 48 persen lebih.

Dari sisi target APBD saat ini capaian sudah di atas 92 persen atau di atas Rp 26 miliar.

Kejar Target

Namun, kata Harjanto, perkembangan di akhir-akhir ini melambat karena berbagai pengaruh kondisi di masyarakat. Untuk mengejar target itulah diberikan keringanan. Apalagi masih ada tunggakan sebesar Rp 6 miliar yang belum tertagih. Harapannya dengan pembebasan itu masyarakat membayar dan capaian naik sesuai target.

Penagihan ke wajib pajak besar terus dilakukan dan lumayan berhasil. Menjelang dua bulan menjelang tutup tahun, semua kecamatan sudah masuk PBBnya meskipun ada yang belum 100 persen.

”Masyarakat diimbau memanfaatkan pembebasan ini untuk melunasi sebab tidak repot meminta pembebasan dengan prosedur yang banyak,” imbuhnya.

Pembebasan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebab jika PBB 2019 nanti dibayarkan tahun 2020 bulan Januari denda akan diakumulasi menjadi delapan persen terthitung sejak bulan Oktober. (Red)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Denda Penunggak PBB Di Klaten Dibebaskan"