Banner IDwebhost
Banner IDwebhost
DAERAH  

AMAK Kepri Minta Gubernur Ansar Evaluasi Hasan Kadis KOMINFO Prov Kepri Terkait Hibah KPID Kepri Jadi Penyebab Temuan BPK

HARIANSOLORAYA.COM , KEPRI || Hasan : Terkait Pencairan Hibah KPID Kepri, Jadi Penyebab Temuan BPK

KAJATI Kepri harus segera bertindak ketimbang KPK yang membuka kasusnya.

Nah, kalau anggaran yang diduga disalahgunakan itu dikembalikan saya rasa kok enak banget, karena mens rea-nya ada. Tegasnya rvi

Tanjungpinang Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kepri meminta Gubernur Kepulauan Riau untuk mengevaluasi Kadis Kominfo Kepri terkait pencairan hibah pada KPID Kepri. Kamis, (18/08/2022)

Pencairan hibah pada KPID dianggap bermasalah pada tatanan administratif selain itu, bukti pertanggungjawaban pelaksanaan hibah pada KPID turut menjadi rentetan masalah berdasarkan LHP BPK.

Kami minta Gubernur untuk mengevaluasi Kadis Kominfo terkait pencairan hibah pada KPID Kepri. Karena telah mencairkan hibah sebelum SK perubahan dikantongi Kominfo.

Selain itu, berdasarkan temuan BPK terdapat bukti pertanggungjawaban tanpa disertai bukti dukung yang lengkap yang dilaksanakan oleh KPID.

READ :   Buka Jalan Sehat Bupati Karanganyar Serahkan Bantuan Gempa Cianjur

Bukti pertanggungjawaban mengenai perjalanan dinas sebesar Rp. 11.886.500 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)” ujar Zulkarnain koordinator 1 AMAK.

Hal ini diakibatkan karena tidak adanya SK Tim verifikasi dan tim Evaluasi pelaksanaan hibah oleh Diskominfo Kepri. Penggunaan dana hibah seharusnya dapat dibuktikan dengan cermat dan tepat.

Dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak disertai bukti dukung yang lengkap menjadi tanda tanya apakah penggunaan dana hibah lainnya telah sesuai yang digunakan atau tidak.

Jika yang mereka ajukan tentunya harus sesuai dengan penggunaan nya, sudah pasti bukti pertanggungjawaban nya pun jelas.

Jika terdapat bukti pertanggungjawaban dengan tidak disertai bukti dukung yang lengkap tentunya akan menimbulkan tanda tanya” tambah Zulkarnain.

Permintaan AMAK untuk mengevaluasi Kominfo karena rentetan masalah ini jika tidak segera dievaluasi akan menjadi citra yang buruk bagi Pemprov Kepri.

READ :   Gubernur Ansar Resmikan Masjid Al-Aqso Pantai Hidayah Sei Jodoh Batam

Dalam menjalankan good governance, tentunya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi krusial. Instansi yang tidak menjalankan nya dengan baik harus segera dibenahi.

Permasalahan administrasi ini juga seharusnya disorot oleh ombudsman Kepri untuk mempertanyakan bagaimana teknis pencairan hibah sebelum SK perubahan terbit, dan juga bagaimana dapat terealisasikan sedangkan tim yang memverifikasi dan mengevaluasi atas pemberian hibah tersebut tidak ada.

“Sedari awal pencairan hibah ini bermasalah lalu bukti pertanggungjawaban pun turut bermasalah pada perjalanan dinas KPID.

Hal ini tidak sesuai dengan Pergub Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pemberian hibah dan Pergub nomor 52 tahun 2021 tentang perubahan atas Pergub nomor 12 tahun 2021” ujar Kamsar selaku koordinator 2 AMAK.

Pihak ombudsman juga seharusnya melirik perihal ini karena terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan tidak sesuai koridornya.

READ :   Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022

Bagaimana Kepri bisa maju jika pelaksanaan pemerintahan nya dapat dikatakan tidak terarah. Dalam waktu dekat kami akan membuat laporan ke Ombudsman Kepri terkait permasalahan ini supaya ada tindakan dan efek jera yang diberikan kepada pejabat-pejabat pejabat “nakal” di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau” tutup Kamsar. (Tim)

 

Editor : Galih RM

BERITA TERBARU YANG DISARANKAN !
Bagikan Artikel :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *