Manipulasi Data (PKH) Sama Halnya Merampas Hak Fakir Miskin

Banner IDwebhost

Manipulasi Data (PKH) Sama Halnya Merampas Hak Fakir Miskin

HarianSoloRaya.Com / – Semenjak Program Keluarga Harapan ( PKH) diluncurkan banyak keluarga yang masuk kategori miskin dan wajib menerima bantuan tunai dari pemerintah, yaitu (PKH).

Setelah warga kategori Miskin (Red) yang sudah didata dan terdaftar sebagai penerima (PKH) bahkan sudah terdata oleh Verifikator, dimana rumah tempat tinggal penerima akan ditempeli stiker yang menunjukan bahwa benar ia penghuni rumah dan wajib mendapatkan bantuan.

Namun disaat usai pendataan dan menkroscek data keaslian Warga penghuni rumah, rupanya banyak warga yang sebenarnya dianggap mampu secara ekonomi, namun banyak juga ditetapkan sebagai warga miskin penerima (PKH).

Baru-baru ini, sebuah rumah berlantai dua di Kabupaten Klaten Jawa tengah sempat viral di media sosial lantaran pemilik terdaftar sebagai penerima (PKH).

Sebenarnya, sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Kemudian diatur pula pidana dalam pasal 43, dimana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Sebagai informasi, kriteria penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat dari tiga komponen. Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui, ada anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan.(*) (Hariadi tl)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Manipulasi Data (PKH) Sama Halnya Merampas Hak Fakir Miskin"