oleh

Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) Melakukan Konsolidasi terkait kasus dugaan Mark Up anggaran Pembangunan Rest Area di Kab. Sidrap

-DAERAH-76 views

Harian Solo Raya, Sidrap –  (Sabtu,31/7/2021).

Rest Area Sidrap adalah program pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan dengan anggaran mencapai 10 Milyar lebih wajar jika desain pembangunannya begitu mewah.

Pekerjaan ini dianggarkan pada tahun 2020 dan dikerjakan pada tahun 2020-2021 Hasil lelang tender proyek Rest Area Sidrap dimenangkan oleh PT. Tiara Teknik selaku perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

Karena pekerjaan ini menuai anggaran yang begitu besar. Maka, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) melakukan Investigasi di lapangan (hasil pekerjaan) dengan berlandaskan “UNDANG-UNDANG N0MOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA”.

Dari hasil Investigasi KPPM, ditemukan beberapa item yang diduga kuat tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya sebab banyak bagian bangunan telah mengalami kerusakan.

Atas dugaan Mark-Up anggaran ini, KPPM melakukan Konsolidasi pada Sabtu, 31 Juli 2021 di Sekretariat KPPM dengan menetapkan Nur Wahid selaku Jendral Lapangan dengan membawa tuntutan “Mendesak Polda Sul-Sel untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan Mark Up anggaran Pembangunan Rest Area Di Kab. Sidrap Ta 2020”.

Nur Wahid menegaskan bahwa dari apa yang kita temukan di lapangan, kami melihat beberapa bagian pada bangunan Rest Area sudah mengalami keretakan, cat, tembok dan sebagainya memgalami hal yang sama sehingga kami akan melakukan aksi demonstrasi di Polda Sul-Sel serta akan melaporkan kasus ini secara resmi dengan melampirkan bukti-bukti yang kami temukan di lapangan.

“Senin, 2 Agustus 2021 adalah hari dimana kami akan melakukan aksi demonstrasi demi untuk melihat daerah kita ini bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana yang termaktub dalam “UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME”

“Kami tentu ingin Polda segera mengusut kasus ini dan ketika terbukti bersalah maka pelaku harus dihukum sesuai dengan UU yang berlaku”, tutupnya.(Red)

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar